Denpasar, 13 September 2026 – Jurnal Humas Media PKN, Perisai Kebenaran Nasional (PKN) kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Ketua Umum PKN Mangapul Sirait, S.H., mengutus dua tim hukum untuk turun langsung ke sejumlah daerah di Indonesia.
Dua tim hukum tersebut diketahui telah sampai di Bali dan Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk menangani sejumlah persoalan hukum yang menjadi perhatian masyarakat.
Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, Ketua Umum PKN Mangapul Sirait, S.H., mengutus Dakka Duri Busisa, S.H. untuk melakukan penanganan dan pendalaman terhadap sejumlah penanganan perkara hukum yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tenggara & Polres Kolaka, beberapa diantaranya adalah adanya dugaan pelece
dan pencemaran nama baik di hadapan publik yang dialami salah satu tokoh masyarakat, Hj. Muliyati Mencabora. Selain kasus tersebut, Dakka juga diutus untuk menangani perkara sengketa tanah yang berkaitan dengan PT Rimau yang berakibat tanah garapan milik warga sekitar mengalami kekeringan akibat aktivitas pertambangan nikel di sekitar wilayah tersebut.
Disamping itu, Ketum PKN juga telah mengutus tim hukum yang terdiri dari Andreas Leonardo Sirait, S.H., Corry Agisna Yasin, S.H., & Rizki Febriaty, S.H menuju Bali
Ketiganya ditugaskan untuk melakukan pendampingan penanganan perkara hukum terkait dugaan penipuan pembelian villa di kawasan Pisang Mas, Bali, dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp7 miliar.
Berdasarkan informasi awal yang diberikan oleh korban, diduga adanya keterlibatan sejumlah pihak, termasuk pihak yang disebut memiliki latar belakang sebagai oknum perwira tinggi berpangkat bintang satu, oknum ketua umum ormas, serta seorang oknum pendeta yang juga berprofesi sebagai advokat.
Pengutusan dua tim hukum ke berbagai daerah ini menjadi langkah nyata bahwa PKN terus membuka diri terhadap persoalan masyarakat.
Demikian Humas Media PKN melaporkan. (cr01)
About The Author
More Stories
Dugaan Maladministrasi Barang Bukti Narkoba, Ketum PKN utus Tim Hukum PKN Untuk Adukan Resnarkoba Polres Tangsel ke Ombudsman RI
Soroti Wacana Ratusan Batalyon Baru dan Kenaikan Pangkat Anak Menhan, Ketum PKN: Jangan Gunakan Uang Rakyat untuk Kepentingan Pribadi
Ketum PKN Soroti Kembalinya Sejumlah Tokoh Lama di Pemerintahan Prabowo : Mungkinkah Nepotisme Telah Kembali?