Bekasi Kota, Jurnalis Humas Media PKN, 10 September 2026 — Tim hukum Perisai Kebenaran Nasional (PKN) yang terdiri dari Andreas Leonardo Sirait, S.H, Rizki Febriaty, S.H dan Rendi Simbolon menyambangi kantor Ombudsman RI untuk menyerahkan surat pengaduan resmi yang ditujukan kepada Ketua Ombudsman RI yakni Bapak Nuzran Joher.
Langkah ini diambil atas instruksi Ketua Umum PKN, Mangapul Sirait, S.H,., terkait adanya dugaan maladministrasi oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan dalam penanganan kasus penyitaan barang bukti narkotika pada bulan Desember 2025. Ketum PKN menyoroti terkait adanya selisih jumlah barang bukti yang dinilai janggal, di mana sebelumnya terdakwa US dan TS yang kini sudah berstatus menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP) menyatakan barang bukti narkoba sebesar 50 kilogram, namun di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hanya tercatut sebesar 34 kg.
Perbedaan jumlah barang bukti sebesar hampir 20 kilogram tersebut berpotensi melanggar Pasal 87 ayat (1) UU Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut diatur secara tegas bahwa setiap penyitaan barang bukti wajib dibuatkan berita acara secara akurat pada hari penangkapan dan pengelolaannya harus melalui penetapan resmi kejaksaan.
Sedangkan, US sendiri dalam vonis putusan nomor perkara 58/Pid.Sus/2026/PN Tng telah divonis melanggar pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA juncto Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Proses hukum terhadap kedua terdakwa-pun tetap berjalan saat persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang. Terdakwa US yang sempat dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum akhirnya lolos dari vonis maksimal dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sedangkan terdakwa TS yang dituntut 20 tahun penjara divonis 9 tahun penjara oleh majelis hakim. Melalui aduan ini, tim hukum PKN mendesak Ombudsman RI untuk segera menindaklanjuti dan memeriksa oknum penyidik terkait guna menuntaskan dugaan maladministrasi tersebut.
Demikian Humas Media PKN melaporkan (cr01)
About The Author
More Stories
Soroti Wacana Ratusan Batalyon Baru dan Kenaikan Pangkat Anak Menhan, Ketum PKN: Jangan Gunakan Uang Rakyat untuk Kepentingan Pribadi
Ketum PKN Soroti Kembalinya Sejumlah Tokoh Lama di Pemerintahan Prabowo : Mungkinkah Nepotisme Telah Kembali?
Ketua Umum PKN Mangapul Sirait, S.H. Sampaikan Firman Tuhan dalam Ibadah Doa Puasa di kantor DPP-PKN